Harga Vaksin Covid-19 di RI Bisa Lebih Murah

JAKARTA – Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bersama Ketua Pelaksana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) Erick Thohir mendorong kerjasama multilateral dalam pengadaan vaksin Covid-19. Hal itu dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga kesehatan dunia.

Langkah kerjasama juga dilakukan pemerintah melalui opsi bantuan finansial dari mekanisme Official Development Assistance (ODA) yang diharapkan dapat membuat harga vaksin menjadi lebih murah.

Baca Juga: Erick Thohir Pastikan Vaksin Covid-19 Halal dan Terdaftar di BPOM

“Yang pasti, dengan bantuan financial ODA diharapkan harga vaksin akan lebih murah dibanding mekanisme yang lain,” kata Retno dalam tayangan virtual, Rabu (16/9/2020).

Sejak awal, Indonesia gencar melakukan diskusi pengadaan vaksin dengan negara-negara lain. Pemerintah terus berkomunikasi dengan Covac Facilities, yang merupakan aliansi pengembangan vaksin yang dipimpin Gavi, Koalisi untuk Kesiapan Inovasi Epidemi (CEPI), dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk memastikan ketersediaan vaksin dan harga yang bakal ditetapkan nantinya.

Kemudian pada hari ini, pemerintah juga menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan UNICEF dalam pengadaan infrastruktur distribusi vaksin. Retno bilang, dengan adanya infrastruktur yang memadai, penyaluran vaksin akan lancar dan tidak mengalami hambatan berarti.

Baca Juga: Orang Terkaya Tolak PSBB Jakarta, Ekonom: Pandangan yang Salah

“Dengan MoU ini, ketika vaksin (yang didapatkan) lewat jalur multilateral sudah ada, maka infrastrukturnya sudah ada sehingga tidak terjadi delay dalam delivery-nya,” kata Retno.

Saat ini pemerintah menjalankan seluruh ikhtiar agar masyarakat Indonesia bisa bebas dari pandemi Covid-19. Usaha tersebut dilaksanakan dengan berbagai kerjasama baik jangka pendek melalui kerjasama pengadaan vaksin maupun jangka panjang melalui pengembangan vaksin merah putih.

“Kerjasama dengan pihak dalam negeri dan luar negeri bukan lagi jadi opsi, tapi jadi keharusan agar kita bisa menang dalam melawan Covid-19,” tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Oscar Primadi mengatakan, MoU Pemerintah bersama UNICEF akan digunakan sebagai payung hukum yang akan menangani seluruh proses pengadaan barang dan jasa oleh Unicef. termasuk untuk vaksin covid-19 jika sudah ditemukan.

“Hari ini kami akan memperbaharui MoU sebelumnya yang dilaksanakan pada 2004,” ujar dia.

MoU ini mengatur pengadaan barang dan jasa melalui Unicef mulai dari proses pengajuan, pembayaran, hingga sampai proses pengiriman. Hingga diharapkan dapat memperlancar pembelian produk kesehatan esensial masyarakat Indonesi.

1
2

Baca Juga Berita Polres Tulungagung dan Kapolres Tulungagung

SUMBER : okezone.com

Related posts