Menteri Basuki Kantongi Anggaran Kementerian PUPR Rp149,8 Triliun

JAKARTA – Komisi V DPR RI menyetujui pagu alokasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2021. Persetujuan ini dilakukan dalam rapat kerja (raker) di Ruang Rapat Komisi V DPR, Rabu (23/9/2020).

“Komisi V DPR RI dapat memahami penjelasan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terhadap alokasi anggaran sesuai fungsi dan program Kementerian PUPR dalam RAPBN TA 2021 sebagai berikut; Kementerian PUPR, pagu RAPBN tahun 2021 sesuai dengan Nota Keuangan Rp149.811.139.618.000. Tambahan belanja tidak ada atau nol. Jadi, pagu APBN TA 2021 Kementerian PUPR final Rp149.811.139.618.000,” ujar Ketua DPR Lasarus.

 Baca juga: Ciptakan Lapangan Kerja dengan Duit Rp3,34 Triliun

Adapun, nilai yang telah diresmikan bermula dari ditambahnya anggaran sebesar Rp34,23 triliun dari pagu indikatif Tahun Anggaran (TA) 2021 sebesar Rp115,58 triliun. Adanya peningkatan ini disebabkan banyaknya anggaran yang terpotong pada tahub 2020.

“Komisi V DPR meminta Kementerian PUPR untuk melakukan penajaman dan penyempurnaan terhadap hasil sinkronisasi fungsi dan program Kementerian PUPR dalam RAPBN TA. 2021 sesuai saran, masukan dan usulan Komisi V DPR RI,” ucap Lasarus.

 Baca juga: Penataan Kawasan Pura Agung Besakih Dimulai 2021, Anggarannya Rp1 Triliun

Dengan disetujuinya pagu alokasi anggaran, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menyambut baik atas disahkannya anggaran Kementerian PUPR untuk tahun depan.

“Terima kasih atas new normal ini sehingga lebih cepat dan lebih baik, terbuka. Kami dari Kementerian PUPR sudah sepakat untuk terbuka, mana yang bisa diakomodasi mana yang tidak,” ucap Basuki.

 Baca juga: Cara Unik Menteri Basuki Cegah Covid-19, Siapkan ATK untuk Masing-Masing PNS PUPR

Adapun, anggaran Rp149,8 triliun nantinya akan dialokasikan kepada Sekretariat Jenderal Rp748,2 miliar, Inspektorat Jenderal Rp101, 7miliar, Ditjen Sumber Daya Air Rp58,5 triliun, Ditjen Bina Marga Rp53,9 triliun, Ditjen Cipta Karya Rp26,5 triliun, Ditjen Perumahan Rp8 triliun.

Ditjen Bina Kontruksi Rp757,6 miliar, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rp273,7 miliar, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Rp206,1 miliar, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp563,7 miliar.

(rzy)

Baca Juga Berita Polres Tulungagung dan Kapolres Tulungagung

SUMBER : okezone.com

Related posts