Menduga Ada Tekanan, Kuasa Hukum Jerinx Minta Majelis Hakim Diganti, Ini Jawaban Pengadilan

TRIBUNNEWS.COM, DENPASAR – Tim penasihat hukum I Gede Aryastina alias Jerinx (JRX) kembali melayangkan surat keberatan ke Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Senin (14/9/2020).

Tim yang dikomandoi oleh I Wayan “Gendo” Suardana itu datang ke PN Denpasar untuk mengajukan surat permohonan pergantian majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dugaan ujaran kebencian yang menjerat kliennya.

Diajukan surat permohonan pergantian itu, karena pihaknya mensinyalir majelis hakim tidak independen dan sarat kepentingan.

“Kedatangan kami mengajukan permohonan pergantian majelis hakim perkara Jerinx. Ada dua alasan besar terkait kasus ini. Pertama adalah, menurut pendapat kami majelis hakim memiliki kepentingan secara tidak langsung terhadap perkara yang diperiksa dan diadili. Serta majelis hakim tidak bebas dan tidak independen serta di bawah tekanan,” tegas Gendo.

Jerinx saat keluar dari ruang sidang kantor Ditreskrimsus Polda Bali, Kamis (10/9/2020)
Jerinx saat keluar dari ruang sidang kantor Ditreskrimsus Polda Bali, Kamis (10/9/2020) (Tribun Bali/I Wayan Erwin Widyaswara)

Pihaknya menyatakan, melihat pada sidang perdana yang telah digelar, majelis hakim di persidangan tetap bersikukuh menggelar sidang online.

Hal ini selaras dengan pernyataan Ketua Pengadilan Negeri (KPN) sebelumnya, yang mengatakan sidang digelar secara online.

“Pernyataan ketua majelis hakim ini yang kami sebutkan tidak independen, tidak bebas dan punya konflik kepentingan. Karena kemudian yang dijadikan dasar adalah komitmen dari Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk tetap menyelenggarakan online. Kemudian itu yang dijadikan dasar oleh majelis hakim yang memeriksa perkara a quo untuk kemudian menetapkan persidangan online,” papar Gendo.

Justru hal itu, menurut gendo menunjukan bahwa majelis hakim tidak bebas dan berada dalam tekanan, karena melanjutkan komitmen KPN Denpasar.

“Sesungguhnya ini kan dua entitas yang berbeda antara ketua pengadilan berbeda dengan majelis hakim. Majelis hakim itu, berdasarkan undang-undang kekuasaan kehakiman wajib mengadili perkara secara independen, tidak di bawah tekanan dan tidak punya konflik kepentingan. Nah kami menilai ini punya konflik kepentingan tidak langsung,” cetusnya.

Selain konflik kepentingan secara tidak langsung, majelis hakim, kata Gendo mengalami konflik yuridis.

Baca Juga Berita Polres Tulungagung dan Kapolres Tulungagung

SUMBER : tribunnews.com

Related posts