UU Cipta Kerja Banyak Dikritik, Menko Luhut: Saya Sedih Kalau Ribut-Ribut

JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengaku sedih dengan beberapa pihak yang telah mengkritik Undang-Undang (UU), Cipta Kerja. Kemudian lanjut dia, ada juga kalangan intelektual yang juga mengkritik UU Cipta Kerja ini. Namun tidak membaca dengan rinci aturan UU tersebut. Baca juga: Tugas Khusus Erick Thohir di UU Cipta Kerja “Saya tuh sedihnya apabila ada yang ribut-ribut soal Omnibus Law. Jadi begini, banyak intelektual kita yang bicara tapi belum baca, hal ini kan kalau dibaca baik-baik, tak seperti itu,” ujar dia dalam webinar IGOV Expo…

Read More

5 Urgensi Diperlukannya UU Cipta Kerja

JAKARTA – Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah disahkan pada 5 Oktober 2020 oleh DPR RI dan diundangkan pada 2 November 2020. Selain diperlukan untuk transformasi ekonomi, terdapat juga beberapa hal yang mendesak mengenai disahkannya Undang-Undang ini. Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kemenko Perekonomian, Elen Setiadi menjelaskan, setidaknya ada lima urgensi diperlukannya UU Cipta Kerja. Pertama, Indonesia perlu memanfaatkan bonus demokrasi yang akan dimiliki pada tahun 2045, karena diperkirakan jumlah penduduk Indonesia akan meningkat sebanyak 52 juta jiwa sehingga jumlah penduduk menjadi…

Read More

Ada UU Ciptaker, Ini Manfaat untuk Tata Ruang

JAKARTA – Kehadiran Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dapat memangkas regulasi dan membuka lapangan pekerjaan lebih besar. Salah satunya adalah klaster tata ruang yang berada di undang-undang tersebut menjadi salah satu hal yang penting mengingat keterbatasan ruang dan populasi terus bertambah. Sekretaris Ditjen Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hardian mengatakan, dalam UU Cipta Kerja, pemerintah menitikberatkan pada penyederhanaan penataan ruang. Dia menegaskan, undang-undang tersebut tidak otomatis mengganti aturan lama yang terdapat di UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Baca Juga: 5 Urgensi Diperlukannya UU…

Read More

Erick Thohir: UU Ciptaker Dobrak Stagnasi Ekonomi RI

JAKARTA – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencatat Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) akan mendobrak stagnasi perekonomian nasional. Hal ini seiring salah satu substansi Omnibus Law yang diyakini mampu menarik investasi baik dalam dan luar negeri. Menteri BUMN Erick Thohir menyebut, UU Ciptaker disahkan sebagai upaya mendobrak stagnasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. UU ini dimaksudkan untuk menstimulasi perekonomian saat ini dan pasca pandemi Covid-19.  Baca juga: Menko Airlangga: Tinggal 14 Peraturan Pendukung UU Ciptaker yang Perlu Harmonisasi & Sinkronisasi Di mana UU Cipatker akan meningkatkan…

Read More

44 Aturan Turunan UU Ciptaker Dikebut, Aspirasi Publik Diserap

JAKARTA – Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) tengah menggodok peraturan pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker). Di mana, tercatat ada 44 rancangan aturan turunan UU Ciptaker. Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyebut, ke 44 rancangan aturan turunan tersebut terdiri dari 40 rancangan peraturan pemerintah dan 4 rancangan peraturan presiden (R-Perpres).  Baca juga: Tugas Khusus Erick Thohir di UU Cipta Kerja Targetnya, aturan turunan UU Ciptaker akan rampung dalam waktu bulan ke depan. “Kami berharap, dalam waktu tiga bulan ini di awal-awal kami sudah siapkan…

Read More

Menko Airlangga: UU Cipta Kerja Beri Kemudahan dan Kepastian Investasi Indonesia

JAKARTA – Pemerintah mengatakan bahwa penyusunan draf RPP dan RPerpres sebagai peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja telah hampir rampung. Salah satu aturan turunan UU Cipta Kerja yang sedang dirampungkan berupa Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Tatacara Pengawasan, yang akan menetapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam mengimplementasikan konsep perizinan berbasis risiko atau Risk Base Approach (RBA). Seperti kita ketahui, saat ini setiap kegiatan usaha dipersyaratkan memiliki berbagai izin yang cukup banyak untuk melakukan kegiatan usaha, tanpa mempertimbangkan skala usaha maupun kompleksitas kegiatan usaha. Baca…

Read More

Pangkas Hyper Regulation, Menko Airlangga Siapkan RPP Perizinan Berbasis Risiko

JAKARTA – Pemerintah telah menyusun draf RPP Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Rancangan Peraturan presiden (RPerpres). Peraturan yang menjadi pelaksanaan UU Cipta Kerja itu hampir rampung, seperti Rancangan PP tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Tatacara Pengawasan. RPP ini akan menetapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam mengimplementasikan konsep perizinan berbasis risiko (Risk Base Approach/ RBA) di Indonesia. RPP tentang NSPK ini sudah disiapkan oleh Kemenko Perekonomian dan harus dijadikan referensi oleh semua K/L (Kementerian/Lembaga ) dan Pemda (pemerintah daerah). Baca Juga: UU Cipta Kerja Kerja Bantu Kebangkitan Sektor Pariwisata…

Read More

Kepala BKPM: UU Cipta Kerja Mudahkan Mahasiswa Jadi Pengusaha

JAKARTA – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memastikan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja menjadi momentum yang tepat bagi mahasiswa untuk menjadi pengusaha setelah lulus nanti. “Jadi saat ini kalau adik-adik (Mahasiswa), ingin menjadi pengusaha, ini adalah momentumnya dengan UU Cipta Kerja,” ujar dia dalam Kongres Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) secara virtual, Senin (23/11/2020).  Baca juga: Perizinan Usaha UU Ciptaker Beri Kepastian Investor Tanam Modal di RI Menurut dia, berdasarkan hasil survei Hipmi terhadap mahasiswa seluruh Indonesia pada 2018, diketahui bahwa sebanyak 83% mahasiswa mengaku ingin menjadi karyawan.…

Read More

UU Cipta Kerja Prioritaskan Nelayan Kecil dan Masyarakat Pesisir

JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan akan terus memfasilitasi nelayan kecil. Hal ini sejalan dengan amanat Presiden Jokowi, saat memberikan pernyataan resmi terkait UU Cipta Kerja. Hadirnya UU ini dipastikan memudahkan mayarakat kecil dalam melakukan usaha, termasuk di sektor kelautan dan perikanan. Baca Juga: Aturan Turunan UU Cipta Kerja Selesai Akhir Bulan Ini Direktur Jasa Kelautan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Miftahul Huda mengungkapkan, lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja tak akan mengubah komitmen tersebut. Sebaliknya, pemerintah ingin memperkuat para nelayan dan masyarakat pesisir. “Tidak ada maksud Presiden menyisihkan nelayan kecil.…

Read More

Garap Peraturan Pelaksanaan UU Ciptaker, Menko Airlangga: Tim Independen Aspirasi Publik Dibentuk

JAKARTA – Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah diundangkan pada 2 November 2020, Pemerintah wajib menyelesaikan Peraturan Pelaksanaannya dalam jangka waktu 3 bulan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan, menindaklanjuti pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, saat ini Pemerintah menyusun 40 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan 4 Rancangan Presiden (RPerpres) sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Agar keseluruhan RPP dan RPerpres dimaksud dapat mengakomodasi seluruh aspirasi dan menampung semua masukan dari masyarakat serta seluruh stakeholders, Pemerintah tengah menyiapkan pembentukan Tim yang bersifat independen untuk menyerap…

Read More