UU Cipta Kerja Banyak Dikritik, Menko Luhut: Saya Sedih Kalau Ribut-Ribut

JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengaku sedih dengan beberapa pihak yang telah mengkritik Undang-Undang (UU), Cipta Kerja. Kemudian lanjut dia, ada juga kalangan intelektual yang juga mengkritik UU Cipta Kerja ini. Namun tidak membaca dengan rinci aturan UU tersebut. Baca juga: Tugas Khusus Erick Thohir di UU Cipta Kerja “Saya tuh sedihnya apabila ada yang ribut-ribut soal Omnibus Law. Jadi begini, banyak intelektual kita yang bicara tapi belum baca, hal ini kan kalau dibaca baik-baik, tak seperti itu,” ujar dia dalam webinar IGOV Expo…

Read More

UU Ciptaker Bisa Bikin RI Lolos dari Middle Income Trap

JAKARTA – Indonesia disebut tengah menghadapi tantangan middle income trap atau keadaan ketika perekonomian suatu negara tidak dapat meningkat menjadi negara high income country. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah meluncurkan Undang-Undang (UU) nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Baca Juga: Apa Dampaknya jika Tak Ada UU Cipta Kerja?  Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kemenko Perekonomian Elen Setiadi mengatakan, jika suatu negara terjebak di middle income trap maka nantinya akan berdaya saing lemah. “Karena dibandingkan low income country kalah bersaing dengan upah tenaga kerja mereka yang lebih…

Read More

5 Urgensi Diperlukannya UU Cipta Kerja

JAKARTA – Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah disahkan pada 5 Oktober 2020 oleh DPR RI dan diundangkan pada 2 November 2020. Selain diperlukan untuk transformasi ekonomi, terdapat juga beberapa hal yang mendesak mengenai disahkannya Undang-Undang ini. Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kemenko Perekonomian, Elen Setiadi menjelaskan, setidaknya ada lima urgensi diperlukannya UU Cipta Kerja. Pertama, Indonesia perlu memanfaatkan bonus demokrasi yang akan dimiliki pada tahun 2045, karena diperkirakan jumlah penduduk Indonesia akan meningkat sebanyak 52 juta jiwa sehingga jumlah penduduk menjadi…

Read More

Ada UU Ciptaker, Ini Manfaat untuk Tata Ruang

JAKARTA – Kehadiran Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dapat memangkas regulasi dan membuka lapangan pekerjaan lebih besar. Salah satunya adalah klaster tata ruang yang berada di undang-undang tersebut menjadi salah satu hal yang penting mengingat keterbatasan ruang dan populasi terus bertambah. Sekretaris Ditjen Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hardian mengatakan, dalam UU Cipta Kerja, pemerintah menitikberatkan pada penyederhanaan penataan ruang. Dia menegaskan, undang-undang tersebut tidak otomatis mengganti aturan lama yang terdapat di UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Baca Juga: 5 Urgensi Diperlukannya UU…

Read More

Menko Airlangga: Tinggal 14 Peraturan Pendukung UU Ciptaker yang Perlu Harmonisasi & Sinkronisasi

JAKARTA – Harmonisasi dalam rangka percepatan pembahasan dan penyelesaian 44 peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja dikebut oleh pemerintah.Ini dilakukan agar akhir November atau awal Desember 2020, 44 peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang terdiri dari 40 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan 4 Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) bisa selesai. Kementerian Perekonomian menjadi leading sector guna merampungkan peraturan pendukung ini bersama Kementerian/Lembaga (K/L) terkait. Sejauh ini sudah terdapat 30 peraturan pelaksanaan (27 RPP dan 3 RPerpres) yang selesai dan di-upload di Portal UU Cipta Kerja (https://uu-ciptakerja.go.id/). “Pemerintah menargetkan pada akhir November atau…

Read More

Tugas Khusus Erick Thohir di UU Cipta Kerja

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tugas khusus kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Tugas tersebut sudah dituangkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Erick menyebut, salah satu tugas yang diembani oleh Kementerian BUMN dan sejumlah perseroan pelat merah adalah menggandeng lembaga pendidikan atau universitas di dalam negeri. Tujuannya adalah agar BUMN dan lembaga pendidikan dapat melakukan riset dan inovasi di sejumlah sektor potensial. “Kementerian BUMN diberikan penugasan khusus dari pemerintah untuk bekerja sama dengan lembaga pendidikan dalam rangka melakukan riset dan…

Read More

44 Aturan Turunan UU Ciptaker Dikebut, Aspirasi Publik Diserap

JAKARTA – Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) tengah menggodok peraturan pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker). Di mana, tercatat ada 44 rancangan aturan turunan UU Ciptaker. Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyebut, ke 44 rancangan aturan turunan tersebut terdiri dari 40 rancangan peraturan pemerintah dan 4 rancangan peraturan presiden (R-Perpres).  Baca juga: Tugas Khusus Erick Thohir di UU Cipta Kerja Targetnya, aturan turunan UU Ciptaker akan rampung dalam waktu bulan ke depan. “Kami berharap, dalam waktu tiga bulan ini di awal-awal kami sudah siapkan…

Read More

UU Cipta Kerja Kerja Bantu Kebangkitan Sektor Pariwisata

JAKARTA – Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk menunjang Undang-Undang Cipta Kerja terus dibahas. Dengan RPP tersebut kemudahan berusaha di Indonesia semakin baik dan bisa membantu sektor perekonomian yang saat ini tertekan pandemic, salah satunya pariwisat. Pengamat Pariwisata Muslim Jayadi menilai, kemudahan berusaha yang tercantum dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Ciptaker membantu pemulihan sektor pariwisata. Baca Juga: Garap Peraturan Pelaksanaan UU Ciptaker, Menko Airlangga: Tim Independen Aspirasi Publik Dibentuk “Salah satu dampak positifnya adalah terkait kemudahan perizinan melalui sistem online dan digital bagi pelaku usaha di sektor…

Read More

Menko Airlangga: UU Cipta Kerja Beri Kemudahan dan Kepastian Investasi Indonesia

JAKARTA – Pemerintah mengatakan bahwa penyusunan draf RPP dan RPerpres sebagai peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja telah hampir rampung. Salah satu aturan turunan UU Cipta Kerja yang sedang dirampungkan berupa Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Tatacara Pengawasan, yang akan menetapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam mengimplementasikan konsep perizinan berbasis risiko atau Risk Base Approach (RBA). Seperti kita ketahui, saat ini setiap kegiatan usaha dipersyaratkan memiliki berbagai izin yang cukup banyak untuk melakukan kegiatan usaha, tanpa mempertimbangkan skala usaha maupun kompleksitas kegiatan usaha. Baca…

Read More

Pangkas Hyper Regulation, Menko Airlangga Siapkan RPP Perizinan Berbasis Risiko

JAKARTA – Pemerintah telah menyusun draf RPP Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Rancangan Peraturan presiden (RPerpres). Peraturan yang menjadi pelaksanaan UU Cipta Kerja itu hampir rampung, seperti Rancangan PP tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Tatacara Pengawasan. RPP ini akan menetapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam mengimplementasikan konsep perizinan berbasis risiko (Risk Base Approach/ RBA) di Indonesia. RPP tentang NSPK ini sudah disiapkan oleh Kemenko Perekonomian dan harus dijadikan referensi oleh semua K/L (Kementerian/Lembaga ) dan Pemda (pemerintah daerah). Baca Juga: UU Cipta Kerja Kerja Bantu Kebangkitan Sektor Pariwisata…

Read More